OPD Kota Bandung Diminta Maksimalkan Data Kependudukan Terintegrasi dan Pangkas Birokrasi

BANDUNG, iNews.id -Wali Kota BandungYana Mulyana meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimal pemanfaatan data kependudukan terintegrasi di Kota Bandung. Dengan pemanfaatan maksimal data tersebut diharapkan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memangkas alur birokrasi. 

"Mohon segera digunakan akses ini. Terutama bagi pihak-pihak yang rutin melakukan pelayanan publik, seperti rumah sakit dan dinas sosial," kata Yana Mulyana, Senin (20/6/2022). 

Baca Juga

Ribuan Warga Kabupaten Bandung Serbu 700 Lowongan Kerja di Acara Job Fair 

Yana menyatakan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian akses dan pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung telah 100 persen melakukan kerja sama dengan 75 lembaga pengguna, Senin (20/6/2022). Lembaga pengguna tersebut terdiri dari 59 OPD se-Kota Bandung dan 16 badan hukum Indonesia. 

Selain itu, Yana Mulyana juga memperingatkan untuk tetap menjaga kerahasiaan data agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyalahgunaan. "Penting juga untuk menjaga kerahasiaan data yang dipakai untuk pelayanan administrasi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga konsistensi pelayanan secara prima untuk masyarakat," ujarnya.

Baca Juga

Perombakan SOTK, Wali Kota Bandung Ganti 7 Kepala Dinas 

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan, kegunaan yang bisa masyarakat rasakan dari kerja sama ini adalah birokrasi yang semakin mudah dan pendek. Sebab, seluruh OPD sudah bisa mengakses data kependudukan secara langsung.