Mal Pelayanan Publik Cimahi Resmi Beroperasi, Warga Bisa Urus 159 Perizinan

Abdullah Azwar Anas meminta Pemkot Cimahi menjadi MPP sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan terintegrasi dengan sistem digital. Bertahap, Jawa Barat bisa mulai menginisiasi pelayanan MPP digital. 

Baca Juga

Kejari Cimahi Tahan Eks Ketua DPRD Jabar dan Istri atas Kasus Penggelapan Rp77 Miliar

"Misalnya kartu keluarga (KK) bisa dicetak mandiri, sehingga jika diterapkan di seluruh kelurahan dan kecamatan akan sangat baik," ujar Abdullah Azwar Anas.

Saat ini, tutur Menpan RB, di MPP Cimahi baru ada 159 gerai layanan yang bisa dimanfaatkan, mulai dari pajak, perizinan, hingga administrasi kependudukan (adminduk). Dirinya memerintahkan jajaran lurah, camat, dan pemerintah kota untuk menggencarkan sosialisasi pelayanan di MPP pada masyarakat. 

Baca Juga

Cegah Kejahatan Jelang Akhir Tahun, Polres Cimahi Bentuk Tim Bersenjata Lengkap 

"Saya yakin keberadaan MPP bakal menunjang peningkatan potensi investasi signifikan di Kota Cimahi," tutur Menpan RB. 

Sementara itu, penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan mengatakan, MPP Kota Cimahi juga menyediakan sistem informasi layanan yang terintegrasi. 

Baca Juga

5 Fakta Pembunuhan di Cibeureum Batas Kota Bandung-Cimahi, Nomor 4 Tragis

Seluruh kegiatan pelayanan publik kini dipusatkan di MPP Kota Cimahi, termasuk juga pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintahan pusat, BUMN, BUMD, instansi vertikal.

“Adanya MPP sebagai bentuk komitmen kami dan diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Cimahi akan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, dan efisien,” kata penjabat Wali Kota Cimahi.

Editor: Agus Warsudi