Kader PKS Kota Bandung Gelar Flash Mob Tolak Kenaikan Harga BBM

Kemudian, simpang Rumah Sakit Immanuel, Jalan Pajajaran, Jalan Rajawali Timur, Simpang Cikapayang Dago, Simpang Sentot Alibasya-PPH Mustofa, dan Jalan Sukamiskin.

Baca Juga

BLT BBM Rp600.000 untuk 76.497 KPM di Kota Bandung Disalurkan dalam 4 Bulan

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu karena membebani rakyat. Pemerintah sebaiknya berpihak kepada rakyat, daripada menaikan BBM sebesar 30 persen. "Kenaikan BBM bersubsidi agar ditinjau ulang karena sangat membebani rakyat," kata Haru Suandharu, Selasa (30/8/2022).

Kang Haru menyatakan, sebaiknya pemerintah melihat kondisi ekonomi rakyat saat ini yang masih terpuruk akibat terdampak badai pandemi Covid-19 selama dua tahun. "Saya melihat pemerintah sebaiknya melihat kondisi ril rakyat saat ini. Pembangunan IKN, kereta cepat sebaiknya ditunda. Silakan saja (dilanjutkan pembangunan IKN dan kereta cepat) jika kondisi ekonomi membaik," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar tersebut.

Baca Juga

Teras Cihampelas Bandung Akan Diaktifkan Kembali pada Pertengahan September 2022

Saat ini, tutur Ketua DPW PKS Jabar, saat ini dunia dalam resesi global. "Di tengah resesi global saat ini, kondisi negara saat ini belum tepat untuk membangun mega proyek yang digaungkan pemerintah," tutur Ketua DPW PKS Jabar.

Ibaratnya, kata Kang Haru, seperti rumah roboh yang menimpa rakyat. "Apa artinya monumen luar biasa tersebut, jika membebani rakyat. Ibarat sudah jatuh, tertimpa rumahnya yang roboh," ucap Kang Haru.