Ini Penyebab Tingginya Kebocoran PAD Kabupaten dan Kota di Jabar

BANDUNG, iNews.id - Belum semua pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat menerapkan transaksi secara digital. Bahkan, masih ada daerah yang mayoritas masih mengandalkan transaksi secara manual untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran pendapatan daerah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengakui, untuk pengeluaran, hampir mayoritas kabupaten kota telah mencatat transaksi secara digital dengan angka di atas 90 persen. Akan tetapi, untuk penerimaan masih sangat rendah. 

Baca Juga

Polemik soal Bupati KBB Berbuntut Desakan Pemecatan Ketua Fraksi NasDem  

"Untuk penerimaan, belum semua. Bahkan ada daerah yang baru mencapai 50 persen, bahkan ada yang di atas 10 persen. ini PR kita bersama. Karena kesehatan keuangan itu salah satunya didukung oleh keuangan digital ini," kata Herawanto, Selasa (6/4/2021).

Menurut dia, secara infrastruktur sarana dan prasarana, Jabar sangat maju, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keuangan digital. Kondisi ini, kata dia, cukup ironis. 

Baca Juga

Diduga Positif Covid-19, Camat dan Sekmat Jalancagak Subang Meninggal

Namun, dia menaruh harapan besar terhadap terbentuknya Tim Percepatan Penerapan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD ini untuk memastikan agar digitalisasi ini berjalan. Serta menyiapkan seluruh ekosistem keuangan daerah.