BPIP Ingatkan DPRD Buat Perda Berlandaskan Pancasila

"Ini diatur baik dalam mandat konstitusi, baik itu di alinea keempat UU 1945 dan implementasi di UU mandat pasal konsitusi seperti Sisnas Iptek. Setiap perencanaan pembangunan nasional di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi wajib berlandaskan haluan ideologi Pancasila," kata Karjono.

Senada dengan Karjono, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menjelaskan, dalam pembuatan regulasi, harus mementingkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penting dan harus diperhatikan oleh DPRD bahwa dalam pembentukan peraturan harus seusai dengan Pancasila dan mementingkan kepentingan bangsa," kata Benny.

Dia juga menegaskan, jangan sampai ideologi bangsa melemah. "Jika ideologi berbangsa dan bernegara melemah, maka akan menjadikan kepentingan umum sudah bukan yang utama lagi," kata Benny.

Selain itu, internalisasi nilai Pancasila harus diperkuat. Dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan, mempunyai makna religiusitas. Orang yang mencintai Tuhannya pasti mencintai alam, lingkungan, dan bangsanya.

"Tantangan sekarang adalah memerangi regulasi yang manipulatif atau bertentangan tidak sesuai dengan Pancasila. Banyak regulasi tambang yang disusun secara manipulatif saat menyusun perda, apakah roh Pancasila itu masuk di dalamnya, nah ini tantangan kita. Pancasila harus menyejahterakan rakyat,"  kata Benny.

Editor: Maria Christina