ADD 2023 bagi 140 Desa di KBB Terancam Tidak Cair gegara Belum Serahkan APBDes

Secara pewaktuan, tutur dia, semestinya pada Februari 2023 pengesahan APBDes sudah dilakukan. Faktanya masih banyak desa yang belum rampung penyusunannya karena saat ini masih dalam tahapan musyawarah desa (musdes), untuk menyusun program kerja untuk dituangkan ke dalam APBDes.

Baca Juga

Jabatan Sekda KBB Dinilai Terlalu Lama Kosong, Pejabat Definitif Sangat Urgen

"Paling lambat Maret ini APBDes harus udah selesai. Kalau itu sudah disahkan oleh kepala desa dan BPD, diserahkan ke DPMD dan diverifikasi. Total syarat pencairan ADD ini 14 item dan yang paling pokok adalah APBDes," tutur dia. 

Sementara itu, Kepala BKAD KBB Heru Budi Purnomo mengatakan, besaran anggaran pendapatan yang dikelola oleh pemerintah desa se-KBB pada 2023 yang bersumber dari APBN dan APBD KBB (di luar bantuan keuangan khusus) sebesar Rp406.557.150.000. 

Baca Juga

Siswa SMAN 1 Lembang KBB yang Konsumsi Narkoba Tembakau Gorila Direhabilitasi

Perinciannya dari APBN untuk pendapatan Dana Desa Rp238.089.429.000 turun 5,81 persen dibanding 2022.

Sementara yang bersumber dari APBD KBB adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp117.376.523.300 naik 8,22 persen dibanding 2022. 

Baca Juga

Alat Berat Diterjunkan, Akses Jalan di Gununghalu KBB yang Tertutup Longsor Bisa Kembali Dilewati

Lalu Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp49.581.440.000 naik 12,30 persen dari tahun lalu. Untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Rp1.509.757.700 naik 28,72 persen dari 2022.

"Kenaikan pagu anggaran ADD, BHPD, dan BHRD itu merupakan bentuk komitmen Pemda KBB dalam mendukung pembangunan desa dalam percepatan pencapaian SDGs," kata Kepala BKAD Pemda KBB.

Editor: Agus Warsudi