Petugas PPDP Tolak Rapid Test, Bawaslu Bali: Jangan Sampai Jadi Klaster Penyebaran Covid-19

DENPASAR, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali mengingatkan agar petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak menolak rapid test. Sebab penolakan tersebut justru berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

"Kalau tidak dicek, bisa saja PPDP yang melakukan tugas sudah dalam kondisi terpapar Covid-19. Padahal kita sudah berkomitmen supaya tidak ada klaster baru penyebaran di tingkat penyelenggara," kata anggota Bawaslu Bali, Ketut Rudia di Denpasar, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga

Update Corona di Bali 24 Juli: Pasien Positif Tembus 3.058 Orang, Sembuh 2.322

Dia mengingatkan, selain rapid test, sebelum melakukan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) di masyarakat, petugas PPDP harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh.
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, khususnya pada Pasal 5, Ayat 2, huruf F.Berdasarkan cek suhu tubuh itulah mereka boleh melakukan tugas atau tidak

"Kalau suhu tubuhnya 37,3 derajat celcius atau lebih, tidak boleh melakukan pemuktahiran data pemilih," tuturnya.

Baca Juga

Gubernur Koster Ungkap Pembukaan Pariwisata Bali Terganjal Permenkumham

Sebelumnya sebanyak 10 petugas PPDP di Legian, Kabupaten Badung menolak menjalani rapid test dengan alasan mengalami tekanan psikologis.