Negara Ini Paksa Pengemudi Ngebut Minimal 80 Km per Jam, Jalan Lambat Kena Denda
JAKARTA, iNews.id – Negara bagian Georgia, Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan aturan baru yang bisa memaksa pengemudi melaju lebih cepat di jalan raya. Para anggota parlemen mengusulkan kenaikan batas kecepatan minimal dari 40 mph menjadi 50 mph di sejumlah ruas jalan raya tertentu.
Saat ini, batas kecepatan minimal di jalan raya negara bagian Georgia tetap 40 mph atau sekitar 64 km/jam. Angka tersebut tidak berubah meski batas kecepatan maksimal telah meningkat dari 55 mph menjadi 70 mph, bahkan di beberapa titik mencapai 75 mph.
Usulan terbaru menyasar jalan raya lokal dengan batas kecepatan 65 mph atau lebih tinggi. Jika disetujui, maka pengemudi diwajibkan melaju minimal 50 mph atau sekitar 80 km/jam dalam kondisi normal.
Alasan Keselamatan Jadi Sorotan
Dorongan perubahan aturan ini muncul setelah adanya kekhawatiran soal risiko keselamatan akibat kendaraan yang melaju terlalu lambat. Dalam surat kepada anggota DPR negara bagian, Komisaris Departemen Keamanan Publik Georgia, Kolonel William Hitchens, menilai pengemudi lambat sama berbahayanya dengan pelanggar batas maksimal kecepatan.
“Lembaga kami telah melihat beberapa kecelakaan yang terjadi karena kendaraan yang bergerak lambat di jalan-jalan di seluruh negara bagian,” tulisnya.
“Mengemudi di bawah batas kecepatan, dalam beberapa kasus, bisa sama berbahayanya dengan berkendara di atas batas kecepatan yang ditetapkan. Kendaraan yang melaju di bawah kecepatan minimum dapat menyebabkan masalah lalu lintas, seperti kemacetan panjang, dan menyebabkan pengendara mengambil tindakan menghindar karena mendekati kendaraan lebih cepat dari yang diharapkan.”
Menurutnya, perbedaan kecepatan yang terlalu jauh antar kendaraan berpotensi memicu tabrakan dari belakang maupun manuver berbahaya saat menyalip.
Denda hingga 1.000 Dolar AS
Di bawah aturan yang berlaku saat ini, pengemudi yang tidak mematuhi batas kecepatan minimum dapat dikenakan denda hingga 1.000 dolar AS. Namun dalam praktiknya, yurisdiksi setempat biasanya menjatuhkan sanksi antara 100 hingga 200 dolar AS.
Meski banyak pengendara disebut mendukung kebijakan ini demi kelancaran arus lalu lintas, tidak semua pihak sepakat. Anggota DPR negara bagian menilai aturan tersebut bisa membebani kelompok tertentu, termasuk siswa pengemudi dan lansia.
Mereka menilai pendekatan edukasi dan penggunaan jalur kanan (jalur lambat) bisa menjadi solusi tanpa harus menaikkan batas minimum secara menyeluruh.
Tunggu Data Tambahan Sebelum Voting
Aturan batas kecepatan minimal umumnya hanya berlaku dalam kondisi berkendara normal. Faktor cuaca, kepadatan lalu lintas, serta kondisi jalan tetap menjadi pertimbangan sebelum sanksi dijatuhkan.
Para pendukung rancangan undang-undang tersebut menegaskan kebijakan ini bukan untuk menghukum pengemudi yang melambat karena alasan sah. Aturan ini disebut lebih ditujukan kepada pengemudi yang secara tidak wajar menghambat arus lalu lintas.
Pemungutan suara atas RUU tersebut diperkirakan dilakukan setelah para legislator mengumpulkan data tambahan mengenai kecelakaan akibat kendaraan bergerak lambat. Selain itu, mereka juga akan menghitung biaya penggantian rambu batas kecepatan jika aturan baru resmi diberlakukan.
Editor: Dani M Dahwilani