Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.389 Triliun per Januari 2026

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Januari 2026 menjadi 434,7 miliar dolar AS atau setara Rp7.389 triliun. Angka ini tumbuh 1,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Baca Juga

Trump Akui Terkejut Ternyata Iran Berani Serang Negara-negara Timur Tengah

Ramdan menambahkan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada Januari 2026 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Juga

Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif, Soroti Kondisi Fiskal

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Baca Juga

Rasio Utang RI Tembus 40,46 Persen dari PDB, Purbaya: Kita Masih Aman

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.