TPST Bantargebang Longsor, Menteri LH Minta Pemprov DKI Setop Pengelolaan Sampah Open Dumping

JAKARTA, iNews.id - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terus mengancam nyawa warga dan petugas. Hal ini disampaikan Hanif usai tragedi longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

Hanif menegaskan, tragedi longsor gunungan sampah di Bantargebang merupakan alarm keras bagi Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya telah memulai penyidikan menyeluruh dan penegakan hukum tegas guna memastikan persoalan sampah ibu kota yang berlarut-larut tidak kembali memakan korban jiwa.

Baca Juga

Putin Batuk Berulang Kali saat Pidato, Kremlin Bergegas Menghapus Videonya

Hanif menegaskan, Bantargebang adalah fenomena gunung es kegagalan kelola sampah Jakarta yang kini menampung beban kritis 80 juta ton sampah selama 37 tahun. Penggunaan metode open dumping di lokasi ini dinilai melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga.

Kondisi yang tidak sesuai ketentuan peraturan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat potensi longsor susulan, tetapi juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang masif.

Baca Juga

Pramono Ungkap Longsor Gunung Sampah Bantargebang Imbas Hujan Ekstrem

“Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. TPST Bantar Gebang harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk segera berbenah, demi keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan,” ucap Hanif dalam keterangannya dikutip, Senin (9/3/2026).

Mengingat peristiwa ini berulang dan menimbulkan risiko jiwa, Hanif menegaskan. pihak yang bertanggung jawab akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca Juga

Zona 4 TPST Bantargebang Ditutup Imbas Longsor, Pengiriman Sampah dari Jakarta Terganggu

"Ancaman pidana berkisar 5-10 tahun dan denda Rp5-10 miliar berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian," tuturnya.