Tim Hukum AMIN Mulai Kumpulkan Bukti-Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Rabu, 14 Februari 2024 - 21:53:00 WIB

Ketua Umum Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir menyebut ada dugaan pelanggaran kecurangan dalam pemungutan suara Pemilu 2024. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id-Ketua Umum Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir menyebut ada dugaan pelanggaran kecurangan dalam pemungutan suara Pemilu 2024. Dia menegaskan pihaknya mulai mengumpulkan bukti-buktinya.

"Saat ini tim kami terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/2/2024).

Baca Juga

Israel Akan Caplok Tepi Barat, Ini 4 Bentuk Perlawanan Hamas

Menurutnya, pihaknya tak henti-hentinya menerima aduan tentang dugaan pelanggaran hingga kecurangan dalam Pemilu 2024. Dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu bisa berimplikasi pidana.

"Kami telah mencatat semua temuan-temuan di lapangan tersebut. Sampai saat ini juga call center kami tak henti-henti mendapatkan laporan terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut," tuturnya.

Baca Juga

Quick Count LSI: Anies-Cak Imin 25,36%, Prabowo-Gibran 57,34%, Ganjar-Mahfud 17,30%

Dia menambahkan, persoalan itu seperti banyaknya temuan surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan banyaknya warga yang kehilangan hak suara. Tim AMIN menduga dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Dia menerangkan, hari ini dugaan tersebut menemukan pembuktiannya. Pelanggaran terstruktur dilakukan secara terang benderang, yang mana pelibatan aparat struktural, dalam hal ini oleh aparatur desa, aparatur sipil negara, dan aparatur penegak hukum.

Baca Juga

Datangi Rumah Jusuf Kalla, Anies-Muhaimin Bahas Hal Ini dengan JK

Pelibatan aparat desa misalnya, dilakukan dengan melibatkan organisasi Desa Bersatu, yang berisi delapan asosiasi desa, yaitu DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Nusantara.

"Sejak awal kepala desa dan aparatur desa lainnya terlibat. Yang mencolok adalah Deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka, lalu dugaan pada pembagian formulir C6 yang mengarahkan pilihan pada salah satu capres," kata Ari.