Tertinggi Rp105 Juta, Ini Tunjangan Hakim Ad Hoc di Era Prabowo

“Uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan,” bunyi ketentuan tersebut.

Adapun besaran tunjangan Hakim Ad Hoc dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tingkat Pertama: Rp49.300.000

Tingkat Banding: Rp62.500.000

Tingkat Kasasi: Rp105.270.000

B. Pengadilan Hubungan Industrial

Tingkat Pertama: Rp49.300.000

Tingkat Kasasi: Rp105.270.000

C. Pengadilan Perikanan

Tingkat Pertama: Rp49.300.000

D. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Tingkat Pertama: Rp49.300.000

Tingkat Banding: Rp62.500.000

Tingkat Kasasi: Rp105.270.000

E. Pengadilan Niaga

Tingkat Pertama: Rp49.300.000

Tingkat Kasasi: Rp105.270.000

Perpres ini juga mengatur bahwa Hakim Ad Hoc merupakan hakim sementara yang memiliki keahlian khusus untuk menangani perkara tertentu.

Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan menjadi dasar baru pengaturan hak keuangan serta fasilitas Hakim Ad Hoc di Indonesia.

Editor: Reza Fajri