Tegas! Mensos Coret 11.000 Penerima Bansos yang Main Judol Tahun Ini

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:50:00 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (foto: Binti Mufarida)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos terindikasi terlibat judi online (judol) pada triwulan pertama 2026. Jumlah tersebut disebut menurun drastis dibandingkan temuan tahun 2025, yakni sebanyak 600.000 KPM yang telah dicoret dari penerima bansos karena terindikasi judol.

"Tahun lalu kita sudah mencoret 600.000 waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial," ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Netanyahu Buka Opsi Militer Israel Luncurkan Invasi Darat ke Iran untuk Rebut Uranium

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan pemerintah tetap memantau penggunaan bansos agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pada triwulan pertama 2026, sebanyak 11.000 lebih KPM dicoret, sedangkan pada triwulan kedua tersisa 75 KPM dan seluruhnya juga telah dicoret.

Mensos Ada di Gedung KPK, Eks Menag Yaqut: Salam Buat Gus Ipul

"Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," katanya.

Gus Ipul mengapresiasi Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) atas dukungan data dan informasi yang dinilai membantu pemerintah memastikan bansos diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol. Jadi, saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar," katanya.

Mensos mengungkapkan, tahun ini Kemensos akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan lanjutan.

Editor: Reza Fajri