Tak Direspons Purbaya untuk Bertemu Bahas Pajak JHT, Said Iqbal: Kan Sejajar, Saya Setingkat Menteri

JAKARTA, iNews.id - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengaku tak digubris oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat meminta bertemu. Ia pun menegaskan saat ini posisinya sejajar dengan Purbaya.

Menurutnya, ia telah beberapa kali mengajukan permintaan bertemu untuk membahas rencana pengenaan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, permintaan tersebut tak kunjung mendapat respons.

Baca Juga

Mau Bahas Pajak JHT, Said Iqbal Ngaku Tak Direspons Purbaya untuk Bertemu

"Saya maaf ya melalui kawan-kawan media nih, sudah dua kali tiga kali saya minta ketemu menteri Purbaya sebagai penasihat khusus presiden tapi nggak direspons," kata Said saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

"Jadi kan Pak Purbaya menyatakan 'Oh Iqbal enggak pernah kirim surat'. Iya, saya dengan Pak Purbaya kan sejajar, karena saya minta ketemunya sebagai penasihat khusus presiden bukan sebagai KSPI. Saya setingkat menteri, beliau menteri," sambungnya.

Baca Juga

Said Iqbal Bantah Isu 55.000 Buruh Terancam PHK: Harga Gas Industri Sudah Turun

Oleh karena itu, kata Said, ia telah mengajukan surat resmi agar pertemuan tersebut bisa terjadi. Namun, Purbaya berdalih tak bisa bertemu karena ada agenda di luar kota.

"Alasannya suruh bikin surat. Okelah kita merendah sedikit nggak apa-apa lah demi orang kecil. Kita bikin surat. Kita bikin surat jawabannya lagi di luar kota. Ah ini mah menghindar saja lah," ungkapnya.

Baca Juga

Heboh Isu PHK Massal, Said Iqbal bakal Temui Manajemen hingga Pekerja Tokopedia dan TikTok

Sementara itu, ia menegaskan bahwa dirinya menolak rencana pengenaan pajak atas JHT dan pesangon buruh karena pesangon merupakan pendapatan terakhir buruh ketika dia kehilangan pekerjaan.

"Sikap dari KSP-PB menolak pajak JHT. Itu tabungan sosial. Masa negara tega orang nabung, keringatnya buruh, darahnya buruh, nabung kemudian dipotong pajak," kata Said

Adapun, rencana tarif pajak tersebut akan dibebankan kepada pekerja sebesar 5 persen yang memiliki saldo JHT di atas Rp50 juta. Namun menurut Purbaya rencana ini tidak terlalu berdampak luas kepada peserta JHT.

Ia menilai rencana kebijakan tersebut belum tepat diterpakan, mengingat keadaan ekonomi saat ini belum stabil. 

"Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi," ucap Said.

Editor: Puti Aini Yasmin