Siapa Sarah Sadiqa? Profil Lengkap Kepala LKPP Baru Pilihan Prabowo yang Jadi Sorotan Publik

Tak hanya penghargaan formal, reputasi Sarah juga terbangun dari konsistensinya memperkuat sistem pengadaan berbasis digital. Ia dikenal sebagai figur yang tekun, rapi, dan detail dalam mengembangkan kebijakan, meski bukan tipe pejabat yang sering muncul di media.

Kekayaan dan Laporan Publik

Sebagai pejabat negara, Sarah Sadiqa melaporkan hartanya melalui LHKPN. Per akhir 2024, total kekayaannya tercatat sekitar Rp 4,13 miliar. Komposisi kekayaan ini meliputi:

• Tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp 2,9 miliar.
• Beberapa unit kendaraan pribadi.
• Aset bergerak serta kas atau setara kas.
• Tidak tercatat adanya utang besar dalam laporan tersebut.

Jumlah kekayaan yang relatif moderat untuk pejabat setingkat kepala lembaga menambah citra bahwa Sarah merupakan birokrat yang hidup sederhana.

Harapan dan Tantangan

Meski berbekal pengalaman dan integritas, kepemimpinan Sarah Sadiqa tetap menghadapi tantangan besar. Beberapa di antaranya:

Digitalisasi menyeluruh: masih banyak daerah yang belum maksimal menggunakan sistem pengadaan elektronik.

Pengawasan ketat: potensi penyimpangan dalam pengadaan tetap tinggi, sehingga perlu strategi pengawasan yang kuat.

Ekspektasi publik: masyarakat menuntut transparansi penuh dalam belanja pemerintah, apalagi di era keterbukaan informasi.

Kolaborasi lintas sektor: LKPP perlu menjalin hubungan baik dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar sistem berjalan efektif.

Di sisi lain, harapan publik terhadap Sarah cukup besar. Ia dipandang mampu membawa LKPP lebih profesional, mengingat latar belakangnya bukan dari partai politik, melainkan murni birokrat.

Siapa Sarah Sadiqa? Ia adalah birokrat senior yang meniti karier panjang di LKPP hingga akhirnya dipercaya Presiden Prabowo menjadi Kepala LKPP. Dengan latar belakang pendidikan hukum di Trisakti, pengalaman studi internasional di Amerika, serta rekam jejak panjang di birokrasi, Sarah dinilai sebagai figur yang tepat untuk memimpin lembaga strategis tersebut.

Editor: Komaruddin Bagja