Serikat Pekerja-Partai Buruh Desak DPR Bentuk UU Ketenagakerjaan Baru, Tindak Lanjut Putusan MK

JAKARTA, iNews.id - Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membentuk Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru. Hal itu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Kita tidak membutuhkan revisi karena bukan itu yang diperintahkan MK. MK memerintahkan berdasarkan masukan atau usulan partai buruh dalam gugatannya adalah membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru," ujar Plt Sekjen Partai Buruh, Said Salahuddin dalam konferensi pers KSP-PB di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Baca Juga

Prabowo Soroti Kasus Penyekapan Buruh di Senen, Said Iqbal Ungkap Arahan dari Presiden

Said menambahkan, perbedaan mendasar antara revisi undang-undang dan pembentukan undang-undang baru terletak pada cakupan perubahan materi. Dia menyebut, undang-undang baru tidak memiliki batasan dan memungkinkan dimasukkannya materi-materi baru yang belum diatur sebelumnya.

"Kalau yang baru, bedanya apa revisi sama undang-undang baru? Kalau revisi itu kalau yang diubah di bawah 50 persen materinya. Kalau undang-undang baru enggak terbatas. Kedua perbedaannya adalah kalau undang-undang baru boleh ada masukan-masukan baru yang belum diatur dalam aturan ketenagakerjaan," kata dia.

Baca Juga

Bawa 22 Paket Sabu, Buruh Pelabuhan di Samarinda Gemetar dan Menangis Saat Ditangkap

Setelah putusan MK, Said menyatakan bahwa KSP-PB telah lebih dahulu menyiapkan konsep rancangan undang-undang baru tersebut. Dia mengatakan, konsep dalam bentuk buku setebal 250 halaman itu juga telah diserahkan kepada DPR dan pemerintah.

"Satu konsep yang menurut kawan-kawan DPR belum ada yang menyerahkan seringkas, selengkap dari KSP-PB. Jadi kami bukan baru mau menyusun, kami sudah menyusun dan menyampaikannya kepada DPR dan pemerintah pada tanggal 30 September 2025," ucapnya.

Baca Juga

16 Konfederasi Bentuk Koalisi Besar Perjuangan Buruh, Kawal Revisi UU Ketenagakerjaan

Said menyampaikan bahwa naskah yang disampaikan ke pemerintah dan DPR RI memuat 59 isu perbaikan. Serta 17 materi baru yang belum diatur dalam regulasi ketenagakerjaan sebelumnya.

"Di dalam agenda pembentukan ini kami di dalam naskah yang kami ajukan ini ada sedikitnya 59 isu perbaikan. Jadi yang sifatnya revisi perbaikan itu 59. Yang sifatnya aturan baru ada 17," tuturnya.