Said Didu Tuding Bahlil ke PT Gag Nikel hanya Skenario Lindungi Tambang Bermasalah di Raja Ampat

"Satu milik Aguan, satu konglomerat lokal, satu milik China, dan satu lagi punya akses langsung ke kekuasaan. Nah, ini yang justru ditutupi," ujarnya.

Baca Juga

Izin PT GAG Nikel Tak Dicabut Pemerintah, Bahlil Jelaskan Hal Ini

Said juga mempertanyakan kenapa konferensi pers terkait pencabutan izin tambang tidak dilakukan langsung oleh Menteri ESDM, melainkan diambil alih oleh Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara. 

"Ini kan janggal. Biasanya, kalau soal tambang cukup Dirjen yang bicara. Ini justru istana yang maju duluan," ujarnya.

Baca Juga

Bahlil Pastikan Tak Ada Kerusakan di Pulau Piaynemo Raja Ampat

Dia menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan oligarki yang sudah lama mengakar dalam industri pertambangan nasional. Said pun mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan secara langsung untuk mengaudit seluruh proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat.

"Saya berharap betul Pak Prabowo segera mengaudit industri pertambangan, terutama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya," katanya.