Respons Qodari soal Heboh Pengangkatan Sejumlah Tokoh Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA, iNews.id - Pengangkatan sejumlah tokoh menjadi komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang berasal dari kalangan non-korporasi menuai sorotan publik. Hal ini dinilai sebagian pihak sarat muatan balas jasa politik.

Sejumlah tokoh itu di antaranya asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, yang diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco hingga relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, yang menjabat Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare),

Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi Sisa 250, Soroti Pemborosan Gaji Direktur-Komisaris

Merespons polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari menegaskan, keberadaan komisaris memiliki peran penting dalam mengawal jalannya perusahaan sekaligus memastikan agenda pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat terlaksana.

"Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di, merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah," kata Qodari saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).

Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Qodari menambahkan, komisaris yang berasal dari latar belakang berbeda juga dapat memberikan sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Menurutnya, pengalaman dari luar dunia korporasi bisa menjadi nilai tambah dalam mencari berbagai alternatif solusi.

Telkom Copot Silmy Karim dari Jabatan Komisaris usai Jadi Tersangka KPK

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi, karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata dia.

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa komisaris pada dasarnya merupakan perwakilan pemegang saham. Dalam konteks BUMN, kata dia, pemegang saham adalah negara sehingga komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan strategis bagi perusahaan.

"Sekali lagi kalau pengalaman saya, di situ ada pengawasan, di situ juga ada ide dan gagasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, sesungguhnya keberadaan komisaris itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk keberadaan suatu BUMN," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama