Raja Adat dan Sultan Bali Minta Prabowo Beri Kepastian Proyek Bandara Bali Utara

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah raja adat dan sultan dari Bali meminta Presiden Prabowo Subianto segera memberikan kepastian terkait kelanjutan proyekBandara Bali Utara. Hal ini dinilai penting agar masyarakat tidak terus diliputi ketidakpastian mengenai nasib proyek yang telah dijanjikan sejak 2024.

Aspirasi itu disampaikan saat mereka menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk merealisasikan pembangunan Bandara Bali Utara.

Raja-Raja Bali Datang ke Istana, Tagih Janji Prabowo Bangun Bandara Bali Utara

Ketua Paiketan Puri-Puri se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia menjelaskan, komitmen pembangunan Bandara Bali Utara disampaikan Presiden Prabowo pada 13 Februari 2024. Bandara tersebut direncanakan dibangun di lepas Pantai Kubutambahan.

Menurutnya, keberadaan bandara baru sangat dibutuhkan karena hingga kini Bali hanya memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di wilayah selatan.

Selain untuk meningkatkan konektivitas, pembangunan bandara juga dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bali Utara.

“Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” tuturnya.

Cokorda menambahkan, apabila pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, presiden sebaiknya menyampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

“Kenapa? Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau nggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok nggak ada wibawa (kami), nggak punya puri-puri ini gimana?" ucapnya.

"Kan harga diri malu kita. Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun bahkan lima tahun," kata dia.

Cokorda juga menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembangunan sepenuhnya akan dibiayai melalui investasi swasta sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat," ujar Cokorda.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa menyebut kedatangan para raja dan sultan ke Istana untuk menyampaikan tuntutan tersebut merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Kita datang untuk menagih janji, untuk itu kami dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang terdiri dari raja, sultan, para penerus, termasuk juga para ketua ketua lembaga adat yang berada di bawah raja, kesultanan, sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya Bapak Presiden,” kata Mapparessa.

Dia berharap, pemerintah segera merealisasikan pembangunan Bandara Bali Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, kenapa kami ke sini? Seingat saya belum pernah terjadi raja, sultan datang ke Istana menagih janji. Kita mendukung program pemerintah memajukan kesejahteraan umum, kalau bandara ini terwujud insyaAllah allah menurunkan berkahnya kepada negara yang kita cintai ini,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama