Purbaya Ungkap APBN Defisit Rp196,5 Triliun hingga Semester I 2026, Setara 0,70 Persen PDB

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga penutupan semester I 2026 defisit sebesar Rp196,5 triliun. Angka tersebut setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN meningkat jika disandingkan dengan posisi defisit per Mei 2026 yang berada di angka Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB. Meski demikian, secara tahunan, performa defisit anggaran ini justru mengalami perbaikan berupa penurunan sebesar 3,8 persen dari posisi semester I 2025 yang saat itu menyentuh 0,84 persen terhadap PDB.

Baca Juga

Purbaya Yakin Defisit APBN Tak Lebih dari 3 Persen: Harga Minyak Dunia Turun

"Defisit APBN semester I (2026) tercatat sebesar Rp196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76 persen terhadap PDB, kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Dari sektor penerimaan, pemerintah membukukan pendapatan negara sebesar Rp1.459,4 triliun, atau 46,3 persen dari total target APBN 2026 yang dipatok Rp3.153,6 triliun. Secara tahunan (year-on-year/yoy), realisasi pendapatan tersebut melonjak impresif hingga 21,4 persen.

Baca Juga

Demo Mahasiswa di Makassar Orasi di Atas Truk, Soroti Pemborosan APBN

Purbaya merinci pendapatan negara didorong kuat oleh peningkatan roda aktivitas ekonomi riil serta perbaikan manajemen tata kelola pada pintu-pintu penerimaan negara.

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan akses ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan kementerian lembaga dan BLU," kata dia.

Baca Juga

Kenapa Pertamax Naik? Komdigi Sebut APBN Bisa Terbebani jika Harga Tak Disesuaikan

Secara kumulatif, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun, atau setara 44,1 persen dari target APBN dan mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 21,4 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp271 triliun, atau 59 persen dari target APBN, naik 21,6 persen secara tahunan.

Purbaya memberikan catatan pada performa sektor pajak murni yang melesat hingga 24,6 persen selama enam bulan pertama tahun ini. Tren positif ini membalikkan situasi sulit pada periode yang sama tahun lalu yang sempat terperosok ke zona negatif.

Baca Juga

Purbaya Klaim Defisit APBN Terkendali: Jangan Dibilang Pemerintah Mengelola Anggaran Ugal-ugalan

"Kalau kita lihat penerimaan pajak aja itu tumbuhnya 24,6 persen Ini perkembangan yang mengembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama," tuturnya.

Lompatan performa ini dinilai menjadi bukti sahih bahwa roda transformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola organisasi di tubuh otoritas perpajakan mulai membuahkan hasil nyata.

Baca Juga

Purbaya Ungkap APBN Defisit Rp180,4 Triliun per Mei 2026, Setara 0,7 Persen PDB

"Jadi reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personali perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan, saya pikir kedepannya akan terus membaik," kata Purbaya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 tercatat telah terserap sebesar Rp1.656 triliun, atau mencakup 43,1 persen dari pagu anggaran tahunan. Realisasi belanja ini meningkat 17,8 persen jika dikontrasikan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara spesifik, alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah menggelontorkan dana sebesar Rp1.296,8 triliun. Angka ini mencerminkan tingkat serapan sebesar 41,2 persen dari pagu anggaran serta mencatatkan akselerasi pertumbuhan tahunan hingga 29,4 persen.

Melalui bauran performa fiskal tersebut, catatan keseimbangan primer APBN Indonesia hingga pertengahan tahun ini sukses mengamankan surplus sebesar Rp85,1 triliun.

Sementara itu, untuk pos realisasi pembiayaan anggaran, pemerintah telah mengeksekusi dana sebesar Rp452 triliun, atau setara dengan 65,6 persen dari target total yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Editor: Aditya Pratama