Purbaya Sebut Pidato Prabowo terkait Kerangka Ekonomi RAPBN 2027 di DPR Cetak Sejarah Baru

"Nggak ada. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong," kelakar Purbaya sambil tertawa.

Baca Juga

Purbaya Lapor APBN Defisit Rp164,4 Triliun per April 2026 

Secara substantif, Purbaya meluruskan bahwa keterlibatan langsung Kepala Negara sangat krusial agar poin-poin visi-misi ekonomi jangka panjang pemerintah dapat tersampaikan secara utuh tanpa ada bias sektoral.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF dimana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," ucap Purbaya.

Baca Juga

Istana Ungkap Alasan Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi RAPBN 2027 di Paripurna DPR

Langkah Presiden Prabowo mendobrak tradisi penganggaran yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun di Indonesia.

Sepanjang sejarah pasca-reformasi, dokumen KEM-PPKF, yang merupakan arsitektur awal sekaligus fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN, selalu dipidatokan dan diserahkan secara eksklusif oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden di bidang fiskal.

Baca Juga

Prabowo Bakal Sampaikan Kerangka Ekonomi RAPBN 2027 di DPR, Dasco: Boleh-Boleh Saja

Sebagai contoh, selama hampir dua dekade masa jabatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo), Sri Mulyani selalu menjadi aktor tunggal yang berdiri di podium DPR setiap bulan Mei untuk memaparkan asumsi makro ekonomi.

Menteri Keuangan era terdahulu memegang peran penuh mulai dari pembacaan target pertumbuhan ekonomi, asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga mendengarkan dan menjawab langsung pandangan fraksi-fraksi di DPR secara teknokratik.

Editor: Aditya Pratama