Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi Sisa 250, Soroti Pemborosan Gaji Direktur-Komisaris

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi dan menertibkan besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai membebani keuangan negara. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan uang rakyat dikelola secara optimal.

Hal itu disampaikan Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo membacakan salah satu usulan dari para guru besar mengenai alokasi dana riset perguruan tinggi dari sebagian laba BUMN.

Baca Juga

Prabowo Terima Usulan Para Rektor, Laba BUMN Dibagi untuk Riset dan Inovasi

“Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, selama ini tidak sedikit BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap membebani negara dengan biaya operasional dan pembayaran gaji para direksi serta komisaris.

Baca Juga

Prabowo Tampung Semua Aspirasi: Jangankan Profesor, Usulan Anak Desa Lewat TikTok Saya Tindak Lanjuti

“Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujarnya.

Prabowo kemudian menanyakan kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai target efisiensi jumlah perusahaan pelat merah. Dia menyebut jumlah BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan dapat dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.

“Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?” tanya Prabowo disambut anggukan oleh Dony.

Dia menilai pengurangan jumlah BUMN diperlukan untuk menekan biaya pengeluaran atau overhead yang selama ini membebani keuangan negara.

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” kata Prabowo.

Editor: Reza Fajri