Prabowo Minta Hak-Hak Investor Tambang Martabe Dipulihkan jika Tak Melanggar

JAKARTA, iNews.id  – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas pertambangan emas Martabe di Sumatra Utara. Ia meminta agar hak-hak investor dipulihkan.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hal itu dilakukan jika perusahaan tidak terbukti bersalah. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga

Penembak Massal Sekolah Kanada Ternyata Transgender, Namanya Jesse van Rootselaar

“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa silakan dicek. Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus dipulihkan hak-hak investor. Kalau ada pelanggaran, diberikan sanksi secara proporsional,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut.

Baca Juga

Prabowo bakal Hadiri Rapat Perdana Dewan Perdamaian Bentukan Trump di AS 

"Ya, kita harus fair dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.

Baca Juga

Presiden Prabowo Panggil Airlangga hingga Purbaya ke Istana, Bahas Apa?

Bahlil mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk melakukan kajian bersama terkait persoalan tersebut.

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya begitu. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, Insya Allah semuanya akan baik-baik saja," kata Bahlil.

Terkait isu adanya upaya lobi dari pihak perusahaan kepada pemerintah, Bahlil menegaskan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Nggak ada, nggak ada. Saya nggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin