Penasihat Prabowo soal Wacana Pesawat Militer Asing Bebas Terbang di RI: Tidak Boleh!

JAKARTA, iNews.id - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Dia menekankan berdasarkan aturan hukum internasional, pesawat militer asing tidak diperbolehkan melintas di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin resmi.

Pernyataan ini muncul menanggapi isu yang tengah berkembang mengenai wacana pemberian izin terbang menyeluruh atau blanket overflight clearance bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia.

Baca Juga

Trump Berulang Kali Klaim Menang Telak dalam Perang Iran, Ini 5 Alasannya

“Oh ya, itu sudah hukum internasional ya tidak bolehlah,” ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga

Penjelasan Kemlu usai Surati Kemhan soal Isu Pesawat Militer AS Bebas Terbang di RI

Dudung menyatakan akan segera mendiskusikan persoalan ini lebih lanjut dengan Prabowo. Menurutnya, Kepala Negara memiliki pemahaman mendalam mengenai isu strategis tersebut.

“Ya beliau (Presiden) saya rasa lebih paham tentang itu, nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu,” kata dia.

Baca Juga

Isu Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Ini Penjelasan Kemhan

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah memberikan penjelasan terkait isu pemberian izin pesawat militer AS bebas melintas di ruang udara Indonesia. Kabar ini turut disoroti sejumlah media asing.

Kemhan mengungkapkan izin terbang atau overflight clearance ini usulan dari Amerika Serikat. 

“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia,” tulis Biro Infohan Setjen Kemhan, Rabu (15/4/2026).

Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. 

“Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting dan menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku,” ujar Kemhan.

Editor: Rizky Agustian