Pemerintah bakal Pangkas Anggaran Jaga Defisit Aman Imbas Perang Timur Tengah

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya perang di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Keputusan ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap disiplin di bawah ambang batas 3 persen.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Gaji Belum Bayar, Para Influencer Tuntut Badan Propaganda Israel Lebih dari Rp10 Miliar

"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Airlangga.

Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga menjamin program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Purbaya Buka Opsi Pangkas Anggaran MBG jika Harga Minyak Melambung Tinggi

"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.

Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia memastikan alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026.

Bahlil Hitung Ulang Anggaran Subsidi Energi usai Selat Hormuz Ditutup

"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.

Diketahui, anggaran yang telah ditetapkan pemerintah untuk BGN dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun.

Pemerintah menegaskan pemotongan anggaran saat ini merupakan skenario awal. Jika konflik geopolitik berlangsung lebih lama dan berdampak pada harga energi, pemerintah baru akan mempertimbangkan tiga skenario alternatif yang lebih luas,

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memitigasi risiko eksternal tanpa mengorbankan program-program pembangunan manusia yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Rizky Agustian