JAKARTA, iNews.id - Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyebut keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah (pemda). Dia mengingatkan pemda tidak perlu terburu-buru melaksanakan program itu tanpa perencanaan yang matang.
Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh agar tata kelolanya menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
BGN Larang Dapur MBG Dibangun Dekat TPA Sampah hingga Kandang Hewan
"Kita sarankan untuk tidak buru-buru secara masif, tapi perlu ditata ulang. Untuk SPPG yang sudah berjalan perlu dievaluasi dan diperbaiki," ujar Najih, dikutip Minggu (26/10/2025).
Dia juga menyarankan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru ditunda. Hal ini diperlukan agar program MBG yang sudah berjalan tidak menimbulkan masalah.
Ibu Negara Brasil Kagum dengan Kecepatan Program MBG di Indonesia
"Sedangkan untuk SPPG yang baru dan infrastrukturnya sedang disiapkan, kami sarankan ditunda dulu agar yang sudah berjalan ini tidak menimbulkan masalah," sambung Najih.