Muhammadiyah Tak Sepakat Polri di Bawah Kementerian: Bisa Muncul Problem Baru

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir tidak sepakat dengan wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Wacana tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

Haedar menegaskan, Indonesia telah lebih dari dua dekade menjalani reformasi dengan berbagai konsekuensi dan capaian penting. Salah satu hasil reformasi tersebut adalah penempatan institusi strategis negara langsung di bawah Presiden, termasuk Polri.

Baca Juga

Rusia Didesak Serang Satelit Elon Musk dengan Senjata Nuklir, Ini Alasannya

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risikonya. Hasil reformasi 1998 itu justru menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Dia menilai, ketimbang mengubah struktur kelembagaan, para pemangku kepentingan sebaiknya fokus pada konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Perubahan struktural, menurutnya, justru berpotensi melahirkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan.

Baca Juga

PUI Tak Sepakat Polri di Bawah Kementerian, Minta Tetap di Bawah Presiden

Muhammadiyah berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.