Moratorium Pemekaran Daerah Dilanjutkan, Wapres: Keuangan Negara Belum Memungkinkan

Hal senada juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian. Tito menyebut pemekaran daerah memerlukan anggaran yang besar, mulai dari anggaran untuk infrastruktur, gaji pegawai, dan program kegiatan belanja modal hingga  belanja barang.

“Kemampuan fiskal kita saat ini mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan adanya pandemi. Kapasitas fiskal ini mempengaruhi pembentukan strategi DOB (daerah otonom baru),” ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama