Menko Yusril Pastikan Pemerintah Bersikap Netral terkait Hasil Muktamar PPP

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi polemik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk terkait hasil muktamar baru-baru ini. 

Diketahui, PPP baru saja menggelar Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara pada, Sabtu (27/9/2025). Hasilnya, Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

Baca Juga

Unggah Video Keluarga Obama sebagai Kera, Trump Tak Mau Minta Maaf

"Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," ucap Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025). 

Yusril menambahkan, pemerintah akan bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru PPP. 

Baca Juga

Muktamar PPP Sempat Diwarnai Adu Jotos, Jubir Duga Ulah Penyusup

"Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," kata dia.

Baca Juga

Terpilih Jadi Ketua Umum PPP, Mardiono Bersama 8 Formatur segera Susun Kepengurusan

Yusril mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. 

"Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," ujarnya.

Baca Juga

Muktamar ke-10 PPP Diwarnai Kericuhan antar Kader

Editor: Aditya Pratama