Menkeu Purbaya Sebut Demo Besar Akhir Agustus gegara Salah Kebijakan Ekonomi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai aksi demo besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 merupakan dampak dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter. Hal itu Purbaya sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR.

"Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai," ujar Purbaya, Rabu (10/9/2025).

YouTuber Inggris Menguji Siapa yang Lebih Cepat antara Pesawat dan Kereta Api

Awalnya, ia mempertanyakan mengapa hal itu tidak pernah dibahas oleh parlemen sebelumnya. Ia pun menyindir Komisi XI yang kerap rapat dengan Menteri Keuangan sebelumnya namun tidak pernah mempertanyakan masalah ini.

"Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi XI rapatnya dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saat saya datang ke sini, tiba-tiba, wow, semuanya (pertanyaan) panjang-panjang sekali. Yang harusnya, sudah putus pada waktu itu," tutur dia.

Purbaya Kapok Bicara bak Koboi: Sekarang Saya Stick pada Pidato yang Disiapkan Staf

Meskipun begitu, ia berjanji akan segera memperbaiki kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa perbaikan struktural lain bisa dilakukan, tetapi ia akan fokus pada solusi cepat, yaitu mengembalikan kondisi ekonomi yang melemah.

"Jadi, ke depan, yang saya lakukan adalah memperbaiki itu. Sebelum mengubah yang lain-lain," ujar Purbaya.

Anggota DPR Sentil Purbaya: 2 Hari Jadi Menteri Sekaligus Jadi Orang Paling Viral di Indonesia

"Saya akan balik kondisi yang memburukkan langkah kita sendiri. Oh, bagaimana? Ya, paling bagus percepatan. Percepat belanjanya," imbuh Purbaya.

Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas sebesar Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia (BI). Ia berencana mengalirkan Rp200 triliun dari dana tersebut ke sistem perbankan untuk menggerakkan sektor riil.

Ia juga akan meminta bank sentral untuk tidak menyerap uang tersebut. Menurut Purbaya, meskipun kas pemerintah akan berkurang untuk program, sektor swasta akan mengambil alih sebagai motor penggerak ekonomi.

Purbaya membandingkan kondisi ekonomi di era kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi bisa mencapai hampir 6 persen karena laju pertumbuhan uang primer tinggi, yang mendorong pertumbuhan kredit swasta.

Sementara itu, pada masa Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata di bawah 5 persen karena uang beredar tumbuh lebih rendah.

Oleh karena itu, Purbaya berkomitmen untuk menggabungkan kekuatan sektor swasta dan fiskal pemerintah. Ia percaya, dengan menciptakan kondisi yang mendukung, pertumbuhan ekonomi 6,5 persen bukan hal yang mustahil.

Editor: Puti Aini Yasmin