Mendagri Tito Karnavian Tegur Bupati Kepulauan Meranti agar Gunakan Bahasa yang Beretika

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menimbulkan polemik karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis. Tito mengingatkan agar Adil menggunakan bahasa yang beretika saat menyampaikan protes.

Teguran dilayangkan saat Adil memenuhi panggilan Kemendagri, Senin (12/12/2022). Muhammad Adil tiba di kantor Kemendagri, Jakarta sekitar pukul 10.30 WIB.

Jepang dan Prancis Desak Israel Bekukan Sepenuhnya Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Adil ditegur atas ucapannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu.

Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya yang juga didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni. Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga menemui Muhammad Adil.

Kronologi Bupati Meranti Berseteru dengan Kemenkeu, Berawal Tak Puas Dana Bagi Hasil Migas

Tito diketahui menegur keras Bupati Kepulauan Meranti atas perilakunya tersebut. Mendagri menegaskan sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Terkait harapan Adil dalam pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ujar Suhajar, Selasa (13/12/2022).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022) di Pekanbaru lalu yang juga dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman.

Adil menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dolar AS per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dolar AS per barel.

"Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan," tuturnya.

Adil pun menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.

"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," katanya.

Tak cuma mempertanyakan DBH dan anggaran PPPK, Adil bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam akan bergabung ke Malaysia.

Editor: Rizal Bomantama