MAKI Gugat KPK Lagi soal Kasus Harun Masiku, Jengkel Perkara Tak Kunjung Selesai

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kembali menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku. Gugatan praperadilan ini merupakan permohonan kedua yang dilayangkan MAKI.

"Hari ini, Selasa tanggal 17 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas mangkrak dan belum tertangkapnya Harun Masiku," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Baca Juga

Penyelidikan Militer China: Konsolidasi Kekuasaan atau Tanda Keretakan?

Dia menjelaskan, MAKI jengkel lantaran penanganan kasus Harun Masiku tak kunjung selesai. Apalagi, kata dia, Harun Masiku belum juga tertangkap meski gugatan serupa sebelumnya juga telah dilakukan.

"MAKI jengkel atas mangkraknya kasus Harun Masiku dan MAKI telah ajukan gugatan praperadilan pertama pada Januari 2024 namun hingga saat ini belum tertangkap dengan berbagai drama oleh KPK," tutur Boyamin.

Baca Juga

Yasonna Laoly akan Penuhi Panggilan KPK di Kasus Harun Masiku Besok

Dia menjelaskan, gugatan kali ini hampir sama dengan permohonan sebelumnya, yakni meminta KPK melakukan sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa untuk menuntaskan kasus Harun Masiku.

Hanya saja, lanjutnya, terdapat dua materi tambahan dalam gugatan itu. "Satu, yurisprudensi dalam kasus asuransi maka berpatokan waktu dua tahun apabila nasabah menghilang. Dua, ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK di mana KPK boleh hentikan penyidikan perkara apabila telah lewat waktu dua tahun," kata dia.

Baca Juga

Megawati Singgung Kasus Harun Masiku: Kalau Hasto Ditangkap, Saya Datang!

Baca Juga

Setyo Budiyanto Janji Segera Tangkap Buronan KPK termasuk Harun Masiku 

Atas dua materi tersebut, Boyamin menilai seharusnya KPK melakukan sidang in absentia. Sebab hingga saat ini Harun Masiku belum kunjung ditangkap.

"Semoga hakim kabulkan gugatan ini dalam bentuk memerintahkan KPK melakukan sidang in absentia kasus Harun Masiku untuk mencegah politisasi perkara korupsi," tegas dia.

Baca Juga

KPK Ungkap Lokasi Keberadaan Harun Masiku: Ada di Tempat yang Bisa Dipantau

Diketahui, kasus Harun Masiku bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. KPK kemudian menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

Wahyu Setiawan divonis 7 tahun penjara pada 2020 lalu. Dia dinyatakan bersalah menerima suap 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta bersama Agustiani Tio Fridelina. 

Wahyu Setiawan sudah bebas bersyarat pada 2023. Namun, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih tidak diketahui.

Editor: Rizky Agustian