Mahfud MD Sindir Fenomena Dinasti Politik lewat Rekayasa Hukum: Jorok Kalau Dilakukan

Jumat, 26 Januari 2024 - 15:53:00 WIB

Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD menyoroti fenomena dinasti politik dengan merekayasa hukum. Menurutnya, praktik itu jorok jika dilakukan oleh pemerintah sebesar Indonesia. (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)

Tabrak Prof di Lampung, Mahfud MD Beri Jawaban Tegas soal Independensi Presiden dan Etika

“Itu yang tidak boleh, dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar negara kesatuan Republik Indonesia ini,” ujarnya.

Pada sidang uji materiel UU Pilkada 2015 silam, Pasal 7 huruf r mengatur syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan petahana.

Tak akan Menggadaikan Reputasinya, Mahfud MD Janji Tetap Jadi Pendekar Hukum

Menurut MK, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD 1945. Selain itu, MK melihat Pasal 7 huruf r juga memicu rumusan norma baru yang tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kepastian hukum.

MK menyadari, dilegalkannya seseorang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah dapat membuat politik dinasti. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan.

Mahfud MD Janji Tetap Jadi Pendekar Hukum dan Berantas Rekayasa-rekayasa Kasus

Lantaran ada UUD yang mengatur supaya tidak terjadi diskriminasi, apabila dipaksakan justru terjadi inkonsistusional.

Dalam pasal 7 dijelaskan seseorang yang mempunyai hubungan darah atau konflik kepentingan dengan petahana tidak diperbolehkan maju menjadi pemimpin daerah.

Adapun yang dimaksud 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana' adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Editor: Rizky Agustian