Laporan Kekerasan Seksual Melonjak, Korban Semakin Berani Mengadu sejak UU TPKS Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Empat tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat peningkatan signifikan jumlah laporan kasus kekerasan seksual. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, laporan kasus kekerasan seksual pada 2022 tercatat sebanyak 6.315 kasus.

Pada 2025, laporan kasus kekerasan seksual melonjak mencapai 22.848 laporan.

2 Jet Tempur EA-18 AS Tabrakan, Jatuh, dan Meledak, 4 Awak Melontarkan Diri

Aparat Mesir Buru Syekh Ahmad Al Misry, Tersangka Pelecehan Seksual

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih menilai, meningkatnya laporan kekerasan seksual menjadi indikasi tumbuhnya keberanian korban untuk melapor demi mendapatkan keadilan.

“Pada fase tahun keempat ini, Komnas Perempuan juga mencatatkan terus berulangnya kasus kekerasan seksual yang mencuat di publik dan viral," kata Dahlia dalam keterangannya, dikutip Senin (18/5/2026).

Viral Pengakuan Gadis di Cirebon Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Tiri sejak SMA

Komisioner Komnas Perempuan, R Sri Agustini menambahkan, pengesahan UU TPKS membawa pembaharuan hukum nasional dengan pendekatan yang berperspektif korban dan berbasis hak asasi manusia.

“Kehadiran UU TPKS juga memperluas pengakuan negara terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual sekaligus memperkuat hak korban atas perlindungan, penanganan, restitusi dan pemulihan,” ujar Agustini.

Komnas Perempuan pun mengapresiasi pemerintah yang telah menyelesaikan enam aturan pelaksanaan UU TPKS sepanjang 2022-2025, terdiri atas tiga Peraturan Pemerintah dan tiga Peraturan Presiden. Selain itu, terdapat pula aturan khusus dari empat kementerian terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Meski demikian, Komnas Perempuan menilai implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan.

Sementara itu, Komisioner Devi Rahayu mengungkapkan pada 2025 pihaknya menerima sedikitnya 91 pengaduan terkait keterlambatan penanganan perkara TPKS, mulai dari lambatnya proses hukum hingga penghentian penyidikan.

“Situasi tersebut berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak korban atas keadilan, perlindungan dan pemulihan,” ujar Devi.

Komnas Perempuan juga menyoroti peningkatan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang mencapai 977 kasus di ranah publik sepanjang 2025. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan kapasitas digital forensik, sistem pembuktian elektronik, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan aman bagi korban.

Selain itu, Komnas Perempuan mengkhawatirkan peleburan sejumlah Dinas Pemberdayaan Perempuan di daerah, minimnya rumah aman, hingga lemahnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) akibat pengurangan anggaran layanan korban. Dampaknya, biaya visum di sejumlah daerah disebut masih dibebankan kepada korban.

Editor: Reza Fajri