KPK Ungkap Kode Bupati Sukoharjo Etik Suryani Peras Bawahan, Pakai Bahasa Jawa

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (ETS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Etik ternyata menggunakan kode Bahasa Jawa untuk memeras pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo. 

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan tradisi ini ternyata mengikuti suaminya, Wardoyo Wijaya yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Sukoharjo.

Baca Juga

KPK Pamer Barbuk Hasil OTT Bupati Sukoharjo, Ada 2,5 Kg Emas Batangan

"Permintaan ETS ini diduga melanjutkan ‘tradisi’ bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS," ujar Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga

Breaking News: Bupati Sukoharjo Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan

Asep melanjutkan, Etik lantas langsung menemui pegawai BPKAD dan menggunakan kode dengan Bahasa Jawa. Dia menyinggung setoran upah pungut yang memang telah ada sejak sebelumnya.

"Dengan kode perintah, 'Tambahan upah pungut kae ono tho?' yang artinya, 'Tambahan upah pungut itu ada kan?'" ucap Asep.

Baca Juga

Pakai Rompi Oranye, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditahan KPK

Bahkan, kata dia, Etik juga menyinggung nama-nama pegawai yang telah masuk dalam SK upah pungut retribusi dan pajak. Etik meminta insentif itu diberikan dalam jumlah yang sama seperti zaman suaminya menjadi bupati.

"(Kode perintah) 'Kowe mrene kan ora bayar,' artinya 'Kamu ke sini kan tidak membayar,' 'Padakno karo bapak,' artinya 'Samakan dengan bapak.' Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan Bupati sebelumnya," tutur Asep.

Baca Juga

Bupati Etik Suryani Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Pemerintahan Sukoharjo Berjalan

Selama menjadi bupati, total uang setoran dari upah pungut itu dinilai mencapai Rp2,93 miliar. 

"Selama periode 2021-2026 tersebut, diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai Rp2,93 miliar," ungkap Asep.

Baca Juga

OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani, KPK Sita Logam Mulia hingga Dolar Australia

Selain pemerasan terhadap pegawai, kata Asep, Etik juga diduga mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibayarkan pada momen tunjangan hari raya (THR). Etik juga diduga menerima setoran uang fiktif serta markup pengadaan pada Bagian Umum Pemkab Sukoharjo.

Asep menyebut selama periode 2024-2026, Etik menerima Rp840 juta dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan Tri Mulyo, masing-masing Rp245 juta pada 2024, Rp350 juta pada 2025, dan Rp245 juta pada 2026. Sementara itu, uang yang dikumpulkan Richard dari setoran OPD sepanjang 2022-2024 mencapai Rp1,2 miliar.

"Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi," tutur Asep.

Editor: Rizky Agustian