KPK Ubah Aturan Gratifikasi, Hadiah Perpisahan Tak Lagi Wajib Lapor  

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan gratifikasi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.    

"Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah," bunyi Pasal 1 yang dilihat pada Rabu (28/1/2026).   

Baca Juga

Memanas, Trump akan Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah Seiring Perundingan dengan Iran

Untuk nilai batas wajar atau tidak lapor, terdapat beberapa perubahan, yakni:   

• 1. Hadiah pernikahan/upacara adat-agama  
  Sebelum: Rp1.000.000 per pemberi  
  Sesudah: Rp1.500.000 per pemberi   

Baca Juga

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri terkait Kasus Pemerasan RPTKA 

• 2. Sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang  
  Sebelum: Rp200.000 per pemberi dengan batas maksimal Rp1.000.000 per tahun  
  Sesudah: Rp500.000 per pemberi dengan batas maksimal Rp1.500.000 per tahun   
• 3. Sesama rekan kerja (pisah pensiun/pensiun/ulang tahun)   
  Sebelum: Rp300.000 per pemberi  
  Sesudah: dihapus   

Laporan yang melewati 30 hari kerja, dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku.   

Penandatangan SK Gratifikasi  Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi  Sesudah: Berdasarkan sifat prominent (Penandatangan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor).  

Baca Juga

KPK Periksa Konsultan terkait Suap Pegawai Pajak, Dalami Peran Jembatani Petugas dan WP

Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan  

Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 30 hari kerja dari tanggal penerimaan Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap > 20 hari kerja dari tanggal lapor

Editor: Puti Aini Yasmin