KPK: Kasus Kuota Haji 2024 Berdampak Masif ke Waktu Tunggu Jemaah Reguler

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan permasalahan pembagian 20.000 kuota tambahan yang diterima Indonesia pada pelaksanaan haji 2024.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah ASN Kemenag di Depok terkait Korupsi Kuota Haji, Sita 1 Unit Mobil

Asep mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, kuota tambahan tersebut dibagi dengan presentase 92 persen untuk haji reguler dan sisanya haji khusus.

Baca Juga

KPK Geledah Kediaman Eks Menag Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

"Kenapa 92 persen? karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/8/2025). 

Dalam praktiknya, kata Asep, pembagian kuota tambahan itu bukan 92 banding 8 persen, tapi dibagi rata. 

Baca Juga

KPK Segera Periksa Yaqut Lagi terkait Kasus Kuota Haji 2024, Kapan?

"Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ucapnya.