Kortas Tipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi, LBH PB PMII Ingatkan Jangan Ada Intervensi

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) menyatakan dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan suap.

Direktur LBH PB PMII Ilham Fariduz Zaman menilai proses penyidikan yang dilakukan melalui penggeledahan di 12 lokasi harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Baca Juga

DPR Dukung Kortas Tipikor Bongkar 3 Kasus Korupsi: TNI-Polri dan Jaksa Harus Solid

Menurutnya, nilai aset yang disita dalam proses penyidikan menjadi alasan penting agar perkara tersebut dikawal hingga tuntas.

Ilham juga menyoroti adanya perbedaan nilai aset yang ditemukan penyidik dengan jumlah harta yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baca Juga

Kortas Tipikor Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes

Menurutnya, perbedaan tersebut perlu dijawab melalui proses hukum yang objektif dengan mengedepankan fakta penyidikan.

"Perbedaan nilai aset yang sangat besar ini harus dijelaskan melalui mekanisme hukum. Penyidik wajib menelusuri asal-usul dana dan memastikan siapa pemilik sebenarnya berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan asumsi," ujar Ilham, Sabtu (11/7/2026).

Baca Juga

Kortas Tipikor Polri bakal Periksa Kementerian ESDM terkait Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU

Dia menegaskan, penyidik harus bekerja berdasarkan fakta hukum untuk mengungkap sumber dana maupun pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Ilham mengatakan masyarakat memiliki harapan besar agar Polri dapat mengungkap perkara tersebut secara terbuka dan memberikan kepastian hukum.

Baca Juga

Bareskrim Dukung Penuh Kortas Tipikor Usut Korupsi Batu Bara Rp5 Triliun Pemicu Blackout

Menurutnya, seluruh pihak yang diduga terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan khusus.

"Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara profesional dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Baca Juga

Kortas Tipikor Polri Temukan Penyimpangan Pengadaan Batu Bara Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir

Selain meminta proses hukum berjalan transparan, LBH PB PMII juga mengingatkan agar penyidikan tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun.

Ilham menilai independensi aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemberantasan korupsi.

"Kami mendukung penuh Kortas Tipidkor Polri mengusut perkara ini sampai tuntas. Negara harus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi, termasuk dari institusi mana pun. Biarkan penyidik bekerja secara independen, transparan, dan akuntabel demi tegaknya keadilan serta kepastian hukum," ucapnya.

Editor: Donald Karouw