Komisi VII DPR soal Listrik Padam: Yang Bertanggung Jawab Menteri BUMN Bukan PLN

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyebut satu nama yang patut bertanggung jawab atas peristiwa listrik padam massal yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Alasannya, Rini tidak merestrukturisasi jajaran direksi PT PLN (Persero) secara cepat.

Awalnya, politikus Partai Golkar ini menceritakan soal dua kunjungan Komisi VII DPR ke dua PLTU di Pulau Jawa. Pertama, kunjungan ke PLTU Tanjung Jati B, Jepara pada 4 Juli 2019.

Baca Juga

Eks Jenderal Zionis Sebut Israel Bisa Runtuh sebelum Berusia Seabad, Ini Penyebabnya

Dalam kunjungan itu, Ridwan melihat jaringan transmisi yaitu dari Ungaran menuju Delta Mas di Bekasi itu masih sebesar 300 Kilo Volt (KV), padahal harus ditingkatkan menjadi 500 KV. Begitu juga, di PLTU Paiton, Jawa Timur, jaringan hanya 150 KV, padahal harus 300 KV.

"Sesuai RUPLT PLN Tahun 2019 harusnya selesai tahun ini semua itu, yang Ungaran-Delta Mas harus selesai tahun ini, terus yang Jawa Timur selesai tahun ini. Belum dilelang, harusnya kan dilelang," katanya kepada iNews.id, Senin (5/8/2019).

Baca Juga

Penjelasan Lengkap Bos PLN soal Kronologi Listrik Padam

Namun, jaringan transmisi itu sampai saat ini belum juga dikerjakan. Menurut Ridwan, pengerjaan peningkatan transmisi bisa diselesaikan paling lambat enam bulan. Namun, hal itu tidak terlaksana karena tidak adanya pengambil keputusan dalam direksi PT PLN.