Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza: Tidak Ada Mandat PBB

Minggu, 01 Maret 2026 - 20:17:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza usai RI gabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump. (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sipil menolak rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza usai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya, hal itu karena tidak adanya mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB,” kata Al Araf, Akademisi FH Unibraw yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, Minggu (1/3/2026).

Iran Klaim 200 Tentara AS Tewas dan Terluka dalam Serangan Balasan

Ia menyebutkan, posisi Indonesia dalam keterlibatan di BoP perlu ditinjau ulang.“BoP yang dirancang, dibangun dan didominasi oleh Donald Trump sebagai Ketua BoP juga tidak memiliki peta jalan tentang kemerdekaan Palestina sehingga seharusnya dievaluasi ulang,” ujar dia.

Dia menjelaskan, BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Donald Trump bukan sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Hal itu, kata dia, dalam piagam BoP, Resolusi 2803 tidak dijadikan dasar menimbang dalam pembukaan piagam BoP.

Pasukan Stabilisasi Internasional ISF Akan Tiba di Gaza pada Awal April

“Dalam BoP di Davos tidak ada kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 tersebut yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina," ungkapnya.

Kemlu Tegaskan TNI di Gaza Bukan untuk Misi Tempur, Bisa Ditarik Kapan saja

Dalam BoP di Davos, kata Al Araf, kendali dan laporan kegiatan BoP ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua.

Sementara dalam Resolusi 2803 DK PBB, kendali dan laporan BoP ditujukan pada DK PBB. Belum lagi, lanjut Al Araf, AS bersama Israel baru saja melakukan serangan terhadap Iran. Langkah itu, melanggar hukum internasional dan merusak perdamaian dunia.

"Ketua BoP yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri," jelas dia.

Editor: Puti Aini Yasmin