Kemenkum Tanggapi Fatwa Haram Sound Horeg dari MUI Jatim: Harus Diatur dan Diawasi!

Namun demikian, fatwa MUI Jatim tidak bersifat mutlak melarang seluruh aktivitas sound horeg. Menurut Razilu, penggunaan sound system secara wajar untuk kegiatan positif seperti pengajian, salawatan atau resepsi pernikahan yang steril dari unsur maksiat masih diperbolehkan.

Baca Juga

Pengusaha Sound Horeg Diminta Patuhi Fatwa MUI, Wagub Jatim: Tak Sesuai Kaidah Diharamkan

Mengantisipasi penyalahgunaan dan gangguan dari kegiatan sound horeg, DJKI Kemenkum mendorong pemerintah daerah atau pusat membuat regulasi khusus, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Pemerintah (PP).

“Yang terpenting adalah mengatur perizinan dan melakukan monitoring saat pelaksanaan sound horeg, sehingga keterlibatan instansi-instansi yang lebih berwenang menjadi sentral terkait hal ini,” ujarnya.

Baca Juga

PWNU Jatim Belum Putuskan Sound Horeg Haram, Ini Alasannya

Razilu juga menyoroti bahwa banyak pertunjukan sound horeg selama ini menggunakan lagu dan materi musik milik pencipta lain untuk tujuan komersial, namun tanpa izin dan tanpa membayar royalti.

“Event organizer sound horeg juga sebaiknya mengurus perizinan dan membayar royalti. Karena penggunaan materi berhak cipta tanpa izin adalah pelanggaran hukum,” katanya.

Baca Juga

Beda dengan MUI, Tim-9 PWNU Jatim Belum Putuskan Sound Horeg Haram

DJKI Kemenkum menilai pentingnya pengawasan dan regulasi sound horeg demi menjaga ketertiban umum serta menghormati hak kekayaan intelektual para kreator musik. Kegiatan seni boleh saja berlangsung, asalkan tidak merusak nilai moral dan hukum yang berlaku

Editor: Donald Karouw