Julius Ibrani Beri Saran Ini ke Komisi Reformasi Polri untuk Perbaikan Institusi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Pengurus Indonesian Risk Center, Julius Ibrani menyarankan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menargetkan perbaikan dengan jelas. Dia menilai, target yang tepat adalah perbaikan dalam kurun waktu harian, di mana perbaikan itu harus terjadi secara sistemik.

“Bukan periode bulanan tapi harian, Anda (Komisi Percepatan Reformasi, Kapolri dan Tim Transformasi) harus mencapai perbaikan sistemik utamanya kultur karena masyarakat menghadapi kultur kekerasan, kultur militerisme yang terus diterapkan dengan berhadapan pada masyarakat,” ucap Julius dalam program Interupsi bertajuk 'Ujian di Tengah Percepatan Reformasi Polri' disiarkan di iNews, Kamis (26/2/2026).

Hizbullah Ancam Ikut Perang Jika Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei Diserang

Menurutnya, selama ini target-target perubahan secara sistemik itu masih belum terlihat. Sehingga, berbagai kasus yang dilakukan oleh oknum anggota Polri masih terus terjadi.

Bahkan, terkadang kasus tersebut harus viral terlebih dahulu kemudian mendapat protes dari masyarakat, barulah kasus tersebut akan diproses.

Penasihat Kapolri Beberkan Tantangan Reformasi Polri, Singgung soal Pengawasan

“Tapi yang tidak kita lihat adalah target. Target hari ini apa yang diubah? Besok apa yang berubah? Siapa yang ditindak? Siapa yang diawasi? Dan bagaimana itu biar terus continue? Itu kami tidak melihat. Sehingga yang kita lihat di berita sehari-hari, viral di media sosial itu tidak akan pernah berhenti. No viral, no justice, no protest maka tidak akan diproses,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Julius juga menyampaikan pandangannya terkait akar masalah dari banyaknya kasus anggota Polri yang mencoreng nama institusinya sendiri. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan dalam proses Reformasi Polri yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Julius Ibrani Bongkar Akar Kegagalan Kinerja Polri, Apa Itu?

Julius mengatakan, akar masalah dari banyaknya anggota Polri yang mencoreng nama instansinya sendiri berkaitan dengan fungsi Polri di tengah masyarakat yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga, potensi melakukan kesalahan, sorotan publik dan kegagalan kinerja sangat memungkinkan terjadi.

“Tentu kalau kita bicara akar masalah ini kaitannya juga dengan fungsi Polri itu sendiri. Kita nggak bisa pungkiri bahwa 16 plus plus fungsi Polri berdasarkan konstitusi dan kewenangan itu artinya setiap hari dia berada di sekitar kita di seluruh aspek yang artinya juga potensi kesalahan, kegagalan kinerja, temuan masyarakat, sorotan publik, itu pasti ada satu, ada di seluruh titik, enggak cuma lima,” tuturnya.

Menurutnya, ada dua penyebab terjadinya berbagai hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Penyebab pertama adalah kurangnya kesadaran Polri terhadap kewenangan dalam pengawasan banyaknya pasukan di lapangan.

Penyebab kedua adalah ketidakpahaman kondisi dan ketidaksadaran peran di tengah masyarakat. Hal tersebut akhirnya menyebabkan banyaknya kasus anggota Polri yang mencoreng nama institusinya sendiri.

“Tidak memahami kondisi dan situasi masyarakat, bahkan perannya sendiri. Seperti kasus Brimob di Tual itu yang seharusnya tidak berada di situ dan tidak menangani kasus seperti itu, itu akan menjadi santapan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Editor: Aditya Pratama