Jokowi Larang Menteri Bicara 3 Periode, Pakar UGM: Sudah Tepat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri bicara mengenai perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode dan penundaan pemilu. Melihat hal ini, pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai hal tersebut sudah tepat dilakukan. 

Menurut pengamat komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad larangan tersebut dinilai tepat untuk situasi saat ini. Sebab, masyarakat tengah dihadapkan dengan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, serta naiknya harga kebutuhan pokok lainnya.

Baca Juga

Ketua MK Bakal Nikahi Adik Jokowi, Pakar Unair Bilang Begini

Isu soal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode yang terus bergulir, dalam pandangannya, sudah tidak tepat lagi dan mengarah pada situasi kontraproduktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya menghentikan polemik yang kurang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat saat ini.

“Saya kira larangan itu tepat karena wacana itu kalau kita runut sebenarnya datangnya dari elite juga. Kalau melihat kebelakang entah dalam bahasa perpanjangan atau 3 periode itu kan berasal dari kalangan elite para menteri atau petinggi partai,” ujar dia dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (9/4/2022).

Baca Juga

Pakar Unair Buka-bukaan Soal Fenomena Bahasa Jaksel, Apa Katanya?

Nyarwi mengakui isu semacam ini sebenarnya wajar dalam sebuah negara demokrasi. Meski begitu, ada persoalan-persoalan publik lain yang lebih penting dan memerlukan penyelesaian karena, rakyat membutuhkan solusi yang menyangkut kehidupan ekonomi mereka.