JK Ajak Masyarakat Lawan Mafia Tanah: Saya Termasuk Korban

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara terkait perebutan lahan seluas 16,4 hektare milik JK oleh mafia tanah.

Baca Juga

Penyebab Banjir di Bali, JK: Hampir Semua Hulu Sungai Dibikin Vila dan Usaha

Nusron menjelaskan, tanah tersebut sebetulnya telah dilengkapi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla atau perusahaan milik Jusuf Kalla. Namun, terjadi konflik lain PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dengan pihak penggugat atas nama Mulyono di PN Makassar terkait tanah milik JK.

Baca Juga

JK Sebut Banjir Bandang di Bali akibat Kerusakan Lingkungan

Perintah pengadilan, dari konflik GMTD dan Mulyono, melakukan eksekusi di atas lahan tersebut. Namun Nusron menyebut proses eksekusi itu belum melalui mekanisme yang benar. 

Sebab, diperlukan proses konstatering, yaitu metode pencocokan objek yang akan dieksekusi agar sesuai dengan putusan pengadilan.

Baca Juga

JK Nilai Gelombang Demo Akhir Agustus Tanda Rakyat Butuh Kesejahteraan dan Keadilan

"Itu ada karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain (Mulyono). Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusi itu belum melalui proses konstatering," kata Nusron di Jakarta, Kamis (7/11/2025).