Hore! Pemerintah akan Renovasi 10.000 Rumah Tak Layak Huni Keluarga Siswa Sekolah Rakyat

Dia menyebutkan ada sejumlah syarat bagi penerima bantuan program bedah rumah ini, salah satunya tanah harus milik pribadi.

Baca Juga

Gus Ipul Rampung Konsultasi Sekolah Rakyat ke KPK, Ngaku Dapat Banyak Masukan

“Diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat. Jadi misalnya tentang kepemilikan tanahnya, kemudian tentang keamanan untuk renovasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengaku akan mensurvei sejumlah daerah mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Bali untuk realisasi program itu.

Baca Juga

Brantas Abipraya Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di Cirebon, Progres Capai 40 Persen

“Kalau boleh nanti kita hadir di berapa titik ya sama-sama ya. Sama Beliau (Menteri Sosial) mungkin di NTT, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Bali ya. Supaya kita bisa mulai segeralah programnya,” tuturnya.

Menurut dia, saat ini baru 50 persen data rumah tidak layak huni (RLTH) keluarga siswa Sekolah Rakyat yang diterima kementeriannya. Ihwal itu, dirinya menargetkan seluruh data harus lengkap di awal Juni 2026 sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai.

Baca Juga

Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Bahas Isu Sepatu Sekolah Rakyat?

“Kalau boleh di tanggal 1 Juni (2026) data-data paling lama masuk. Sekarang data sudah masuk 5.000 (rumah tidak layak huni), 5.000 ini kita sudah bisa jalan,” jelas dia.

Editor: Rizky Agustian