Hanura hingga Partai Perindo Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengumpulkan sembilan dari 12 partai non-parlemen ke kediamannya, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025) malam. Partai Perindo menjadi salah satu partai yang menghadiri undangan OSO.

Para partai politik (parpol) sepakat membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk menyongsong Pemilu 2029. Adapun partai yang tergabung dalam Sekber diantaranya Partai Perindo, PPP, PBB, PKN, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Berkarya, dan PSI.

Baca Juga

Terlalu Sering Menjilat, AS Kecam Pemenang Nobel Venezuela sebagai Perusak

"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," kata OSO usai pertemuan tertutup itu.

"Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal? karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang non-parlemen," tambahnya.

Baca Juga

Persatuan Muda Summit, Partai Perindo Beri Ruang Inklusif untuk Pemuda hingga Disabilitas Adu Gagasan

OSO menilai, dalam kontestasi Pemilu 2024 lalu setidaknya 17 juta lebih suara rakyat hilang dan tidak terwakili di DPR.

"Sayang ini suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI," ucapnya.

Baca Juga

Legislator Perindo Gelar Turnamen Voli di TTS, Begini Antusiasme Warga

Baca Juga

Program Pengeboran Sumber Air Kebaikan Partai Perindo Disambut Antusias Warga Sikka NTT

OSO menilai 17 juta suara rakyat bukan bukan sekadar statistik elektoral, tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi.

Kemudian, tidak terwakilinya 17 juta suara rakyat di DPR bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. 

Baca Juga

Keliling 8 Desa, Legislator Perindo Mahfud Masuara Serap Aspirasi Warga Sigi dan Donggala

"Jika PT 4% masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah teori Robert Dewey dalam political chief," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Waketum Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, perwakilan PBB Fahri Bachmid, dan sejumlah partai non-parlemen. 

Editor: Rizky Agustian