Golkar Terbitkan 4 Fatsun: Tidak Serang Presiden-Patuh Putusan Negara

Baca Juga

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Janji Tak Tangani Perkara terkait Golkar

"Kritik yang konstruktif diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama disampaikan dengan argumen, data, dan konsepsi banding yang jelas," tutur Sarmuji.

Ketiga, jangan menyoal yang sudah diputuskan negara dan sedang berjalan. Keputusan negara yang telah melalui proses konstitusional dan sedang dilaksanakan harus dihormati bersama.

Baca Juga

Musda Golkar Sumut di Medan Diwarnai Kericuhan, Massa Mengamuk Bawa Kayu

"Energi politik harus difokuskan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif, memberi manfaat nyata bagi rakyat, serta memperbaiki hal-hal teknis yang masih perlu disempurnakan, bukan untuk mempertanyakan kembali legitimasi keputusan yang sudah final," katanya.

Keempat, jangan mengubah yang sudah diputuskan koalisi. Setiap keputusan koalisi merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama yang didasarkan pada pertimbangan matang. 

Konsistensi terhadap keputusan bersama merupakan fondasi kepercayaan dan stabilitas politik yang penting untuk keberhasilan pemerintahan.

Sekjen DPP Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa sebagai mitra koalisi, Fraksi Partai Golkar justru memiliki privilege yang tidak dimiliki oleh pihak di luar pemerintahan, yaitu keterlibatan sejak tahap perencanaan.

Dengan keterlibatan sejak awal, kata dia, Fraksi Partai Golkar memiliki ruang yang luas untuk memberikan masukan, mengingatkan, dan memastikan agar setiap program benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

“Kontrol kita sebenarnya melebihi oposisi. Kontrol yang kita miliki sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif, karena kita terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan. Kita dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat, dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” kata Sarmuji.

Editor: Puti Aini Yasmin