Feri Amsari soal RI Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump: Langgar Konstitusi

Selain itu, kata dia, berdasarkan pendekatan tekstual di dalam UUD, secara eksplisit disebutkan ada 2 pendekatan yang perlu diperhatikan baik-baik. Pertama, untuk melakukan perdamaian, perang, dan perjanjian internasional, Presiden ketika melakukan itu harus berdasarkan persetujuan DPR.

Baca Juga

Proses Evakuasi WNI di Iran Mencekam, Ngeri 10 Rudal Melintas di Atas KBRI Teheran

"Ketika melakukan itu harus berdasarkan persetujuan DPR, pakai persetujuan untuk 3 hal itu, perang, perdamaian, dan perjanjian internasional, pakai persetujuan untuk 3 hal itu, perang, perdamaian, dan perjanjian internasional," tuturnya.

"Untuk Board Of Peace, katakanlah dia bukan perang, (tapi) perdamaian, untuk perdamaian pun membutuhkan persetujuan DPR, itu tidak dilakukan. Kalau kita bicara UU di dalam UU 24 tahun 2000," katanya.

Editor: Puti Aini Yasmin