DPR Usul Fatwa Haram Pembelian BBM Subsidi oleh Orang Mampu, Begini Jawaban Elegan MUI

JAKARTA, iNews.id - Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis menyebut pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tak perlu diberi fatwa. Termasuk pembelian BBM subsidi oleh orang mampu.

Dia menjelaskan hal itu termasuk ijtihadi mashlahah 'ammah yang merupakan sebuah proses berpikir dalam rangka memenuhi tuntutan dan kepentingan umum.

Baca Juga

Gubernur di Korsel Usul Impor Wanita Vietnam untuk Atasi Krisis Populasi, Picu Kemarahan

"Begitu juga soal kenaikan BBM tak perlu fatwa karena itu ijtihadi mashlahah 'ammah (proses pikir untuk kemaslahatan umum) oleh pemimpin," kata Cholil dikutip dalam Twitter-nya @cholilnafis, Jumat (26/8/2022). 

Rais Syuriyah PBNU periode 2022-2027 menyampaikan tak semua kegiatan perlu diberikan fatwa. Apalagi jika kegiatan pembelian BBM subsidi sudah jelas akan hukumnya.  

Baca Juga

Sri Mulyani: Kalau Tambah Anggaran Subsidi BBM, dari Mana, Suruh Ngutang?

"Tak semua hal difatwakan utamanya masalah yang sudah jelas hukumnya," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR mengusulkan untuk memberikan label fatwa haram pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh orang mampu. Hal ini untuk merespons ancaman jebolnya kuota BBM bersubsidi pada tahun ini.

Usulan pemberian label haram tersebut mencuat saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

"Dibuatkan saja fatwa (haram) yang subsidi itu agar diarahkan pada orang miskin atau orang tidak mampu. Kalau pengawasan tetap jebol juga kita coba lagi dengan cara yang luar biasa ini. Ini hanya usul Pak Menteri," kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai PDIP, Willy M Yoseph.

Editor: Rizal Bomantama