DPD Soroti Eskalasi Kekerasan di Papua, Usul Grand Design Penanganan Konflik

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua sejak 2025 hingga April 2026. Dalam kurun waktu tersebut, puluhan insiden kekerasan menelan ratusan korban jiwa dari berbagai elemen baik masyarakat sipil, aparat TNI-Polri, maupun kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” kata Yorrys dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Trump Marah pada Media AS yang Beritakan Iran Menang Perang: 'Saya Memenangkan Perang dengan Telak!'

Dia menyoroti insiden terbaru di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang meneewaskan 9 orang meninggal dunia, termasuk seorang balita, serta melukai 7 lainnya pada 14 April 2026 lalu. Peristiwa tersebut juga memaksa ratusan warga mengungsi dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Memilukan! Komnas HAM Sebut 12 Warga Sipil Tewas di Puncak Papua

Menurut Yorrys, kondisi ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Dia menyebut wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling terdampak, dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” ujarnya.

Selain persoalan keamanan, dia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Papua yang secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dilakukan.

Dia juga menekankan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.

Dalam konteks kebijakan nasional, Yorrys mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua. Namun, dia menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” tuturnya.

Atas dasar itu, Yorrys bersama Anggota DPD se-Papua menyampaikan sejumlah poin penting. Pertama, menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.

Kedua, memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua. Ketiga, membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.

Keempat, mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua. Kelima, menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.

Keenam, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan. Ketujuh, memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua.

“Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa,” tutur dia.

Yorrys mengatakan, harapan Papua bisa menjadi tanah damai bukanlah hal yang mustahil, namun memerlukan kerja bersama yang konsisten dan berkelanjutan.

“Tanah Damai bukanlah mimpi, tetapi tidak akan pernah terwujud tanpa kolaborasi,” tutur dia.

Editor: Rizky Agustian